RDP Pansus LHP BPK DPRD Lampung dan TAPD Pemprov Berlangsung Hangat

Nuansalampung.com–Rapat dengar pendapat (RDP) antara Pansus LHP BPK DPRD Lampung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Lampung berlangsung hangat pada Rabu (15/1/2025) di Gedung Dewan. Para wakil rakyat yang ada di pansus tidak ragu untuk menyampaikan pendapat mereka secara lugas.

Anggota Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Mirzalie, menegaskan agar TAPD lebih realistis dalam menyusun target pendapatan. Ia mencontohkan bahwa aset yang tidak memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak perlu dimasukkan sebagai target. Mirzalie juga menyoroti pembelian alat tulis kantor (ATK) dan mengusulkan agar pembelian ATK dilakukan secukupnya saja.

Selain itu, Mirzalie juga mengkritik banyaknya kegiatan perjalanan dinas (perjas) yang dianggap hanya menghambur-hamburkan anggaran. Sementara itu, anggota Pansus LHP BPK DPRD Lampung lainnya, Diah Dharma Yanti, menilai bahwa temuan-temuan BPK terhadap TAPD menyangkut tiga hal, yaitu tata kelola anggaran, kinerja yang kurang baik, dan kurangnya kapasitas ASN akibat sedikitnya pelatihan sesuai tupoksi.

Pernyataan Mirzalie agar TAPD bersikap realistis dalam menyusun pendapatan daerah dinilai sangat wajar, mengingat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2023 hanya mencapai 78,32% dari target.(**)