Simpoisum internasional yang diadakan oleh WALHI Indonesia Dihadiri Oleh 126 peserta perwakilan Aktifis pemerhati Lingkungan dari 74 Negara

Nuansalampung.com – Bandarlampung, Biennial General Meeting (BGM) dan Simpoisum internasional yang diadakan oleh WALHI Indonesia Dihadiri Oleh 126 peserta perwakilan Aktifis pemerhati Lingkungan dari 74 Negara. Acara Biennial General Meeting (BGM) dan Simpoisum internasional yang diadakan oleh WALHI Indonesia, dimulai pada Jum’at (25/11) pukul 08.30Wib bertempat di Grand Ballroom The 7th Hotel Jl. Rasuna Said No.18, Gulak Galik, Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung. Acara tersebut dibuka oleh Siti Nurbaya Bakar selaku Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Para peserta yang hadir berjumlah 126 orang peserta yang merupakan perwakilan Aktifis pemerhati Lingkungan yang berasal dari 74 Negara, dengan tema “pengakuan atas wilayah kelola rakyat, tantangan dan peluang mewujudkan keadilan iklim”. BGM merupakan Sebuah pertemuan dua tahunan organisasi Federasi Friends of the Earth International (FoEI). Indonesian khususnya Provinsi Lampung menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Simposium Internasional tersebut. Simposium internasional ini diagendakan berlangsung mulai tanggal 22 November sampai dengan 4 Desember 2016. “Simposium internasional ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan gerakan masyarakat dunia dalam mewujudkan keadilan iklim”, Ujar Hendrawan selaku Direktur Walhi Lampung. Presiden RI telah berkomitmen bahwa 12,7 juta hektar hutan untuk rakyat. Sebuah angka yang sesungguhnya belum signifikan diberikan kepada rakyat yang selama ini memperjuangkan hak – hak nya atas hutan dan sumber daya alam guna kehidupannya. Masih kata Hendrawan, “Bagi walhi kebijakan alokasi wilayah hutan seluas 12,7 juta hektar yang menjadi bagian dari RPJMN pemerintah saat ini harusnya dipandang sebagai upaya memberikan kepastian hak wilayah kelola rakyat, menyelesaikan konflik, mengatasi ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi di kawasan perdesaan khususnya yang berada di dalam dan disekitar kawasan hutan, serta menjawab tantangan perubahan iklim. Dimana disatu sisi Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan perubahan iklim, namun Indonesia juga menyumbang emisi gas rumah kaca disisi lainnya. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen global untuk menurunkan emisi 29 persen pada tahun 2030”, tegas alumni Universitas Malahayati Lampung ini. Direktur eksekutif nasional Walhi, Nur Hidayat mengatakan, bahwa kebijakan 12,7 juta hektar hutan yang luasnya hampir sama dengan luas satu negara Inggris yang akan diberikan hak pengelolaannya pada rakyat, sesungguhnya merupakan kontribusi Indonesia dalam penanganan perubahan iklim global, jika kebijakan ini di iringi dengan kebijakan menghentikan laju ekspansi industri ekstraktif antara lain tambang, perkebunan sawit, hutan tanaman industri serta pembangunan infrastruktur skala masif. “Komitmen pemerintah Indonesia harusnya menjadi momentum bagi pembenahan tata kelola SDA, termasuk didalamnya sebagai momentum untuk berhenti memberikan kepercayaan kepada korporasi yang terbukti telah gagal. Kini saatnya memberikan kepercayaan kepada komunitas dengan memberikan pengakuan hak wilayah kelola rakyat, termasuk dalam pengelolaan hutan”, jelas Nur Hidayat. Oleh : Agung