Pemprov Lampung Targetkan Tunggakan Iuran JKN Selesai pada Triwulan III 2026

Nuansalampung.com–Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penyelesaian kewajiban pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih tertunda pada triwulan III 2026.

Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat membuka kegiatan rekonsiliasi iuran wajib pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung di Hotel Emersia, Senin (27/7/2026).

Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan data kepesertaan dan kewajiban pembayaran iuran dari berbagai kelompok, termasuk PNS, anggota DPRD, PPPK, serta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah.

Marindo menegaskan, penyelesaian kewajiban tersebut diperlukan agar pembayaran iuran JKN pada 2027 dapat berjalan lebih tertib dan tepat waktu. Meski kondisi anggaran daerah menghadapi sejumlah tantangan, kewajiban terhadap program jaminan kesehatan tetap harus menjadi perhatian.

Ia juga mendorong penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan masyarakat penerima bantuan iuran. Dengan data yang lebih akurat, pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat dibagi secara lebih tepat.

“Mari kita berdiri pada pijakan yang sama, berbicara berdasarkan data, menggunakan DTSEN sesuai amanat Presiden, sehingga kita dapat melihat secara jelas masyarakat mana yang diintervensi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota,” kata Marindo.

Ia berharap pemerintah kabupaten/kota turut memperkuat perencanaan anggaran untuk pembiayaan peserta JKN. Langkah tersebut penting agar masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan.(nuansa1)

Editor: Agung Chandra Widi