Menakar Arah Pembangunan, DPRD Pesisir Barat Gelar Paripurna LKPJ 2025

 

Nuansalampung.com–Suasana ruang sidang utama DPRD Kabupaten Pesisir Barat tampak khidmat pada Selasa, 7 April 2026. Satu per satu agenda penting daerah kembali ditegaskan, saat rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 digelar sebagai bagian dari upaya menakar capaian sekaligus arah pembangunan ke depan.

 

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat, Mad Muhizar, yang didampingi langsung oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan. Kehadiran sekitar 17 anggota DPRD menambah kekhidmatan jalannya sidang, yang menjadi momentum penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.

 

Dalam suasana yang tertib dan penuh perhatian, laporan demi laporan disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi cermin dari sejauh mana program-program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

 

Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengusung tema pembangunan “Pemantapan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia serta Kualitas Infrastruktur”. Tema ini menjadi landasan dalam merancang berbagai kebijakan strategis, mulai dari penguatan sektor ekonomi lokal hingga peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat.

 

Dalam pemaparannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan sejumlah capaian indikator kinerja utama yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), misalnya, tercatat mencapai 100,96 persen dari target yang telah ditetapkan. Angka ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun daya beli.

 

Tak hanya itu, Indeks Pembangunan Gender juga menunjukkan angka yang menggembirakan, yakni mencapai 99,40 persen. Hal ini menandakan adanya upaya serius dalam mendorong kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan daerah.

 

Di sektor infrastruktur, tingkat kemantapan jalan daerah mencapai 98,93 persen. Angka tersebut menjadi indikator penting dalam mendukung konektivitas wilayah, sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, akses masyarakat terhadap sumber air bersih dan sehat juga hampir merata, dengan capaian sebesar 99,27 persen.

 

Meski berbagai capaian positif telah diraih, rapat paripurna ini juga menjadi ruang refleksi. Sejumlah catatan dan masukan dari anggota dewan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pembangunan di tahun-tahun mendatang.

 

Melalui forum ini, sinergi antara eksekutif dan legislatif kembali ditegaskan. Harapannya, setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada angka-angka capaian, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pesisir Barat.(SAL)

 

Editor: Agung Chandra Widi