Komisi V dan Disdik Sepakat, Sekolah Tidak Boleh Menahanan Ijazah Alumni

Komisi V dan Disdik Sepakat, Sekolah Tidak Boleh Menahanan Ijazah Alumni

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas.//dok

Nuansalampung.com–Komisi V DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sepakat, Sekolah Menengah Pertama atau SMA sederajat tidak boleh menahan ijazah alumni.

Hal itu dikatakan Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas saat diwawancarai nuansalampung.com, Senin (4/9/2023).

Mikdar menuturkan bahwa ijazah ditahan pihak sekolah kini menjadi polemik di tengah masyarakat provinsi setempat. Sudah banyak aduan yang masuk ke Komisi V DPRD setempat.

Mikdar menyebut, umumnya penahanan Ijazah dilakukan karena siswa yang telah menyelesaikan studi pendidikan tidak mampu melunasi pembayaran sumbangan komite sekolah.

Meski demikian, politisi asal Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pihak sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa yang telah lulus.

“Apalagi bagi para lulusan yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ujar Mikdar.

Lebih lanjut legislator Privinsi Lampung yang bakal kembali maju di Daerah Pemilihan V Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan pada Pemilu 2024 itu menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan anggaran bantuan operasional sekolah atau Bos.

“Dana bantuan ini untuk meringankan biaya yang tidak bisa dikafer pihak sekolahan. Peruntukan utamanya untuk membantu siswa kurang mampu. Maka kalau sampai ada siswa yang orang tuanya tidak mampu lantas ijazahnya ditahan, ini tidak bener,” tegasnya.

Namun, sambung Mikdar, hal itu juga tidak boleh disalahgunakan. Jika wali siswa memiliki kemampuan tentunya wajib melunasi sumbangan komite yang telah disepakati.

“Maka jika ada siswa kurang mampu yang ijazahnya ditahan, kami siap menerima laporan dari masyarakat. Silahkan sampaikan aduan tersebut ke komisi V, kami siap menjembatani,” serunya.

Komisi V juga berencana kembali membahas persoalan penahanan ijazah di beberapa sekolah se-Lampung dengan pihak terkait, dalam hal ini mitra komisi V untuk membicarakan masalah tersebut.

“Agar tidak ada lagi siswa kurang mampu yang ijazahnya ditahan. Karena komisi V dan Dinas Pendidikan sudah sepakat, tidak boleh sekolah menahan ijazah siswa yang sudah lulus,” ucapnya.

Ijazah SMK Anaknya Ditahan, Wali Murid Melapor ke DPRD Lampung

Ijazah SMK Anaknya Ditahan, Wali Murid Melapor ke DPRD Lampung

Baca juga:

SMKN 5 Serahkan Ijazah Siswa Menunggak Komite Hampir Rp5 Juta

Ijazah SMK Anaknya Ditahan, Wali Murid Melapor ke DPRD Lampung

Hal senada disampaikan Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, atau Disdikbud Provinsi Lampung, Zuraida Kherustika.

Dia menegaskan bahwa seluruh SMK/SMA se-Lampung dibawah naungan dinas setempat memang tidak diperkenankan melakukan penahanan ijazah.

“Karena ijazah adalah hak siswa setelah selesai pendidikan. Tiga tahun jenjang pendidikan yang dilalui, kalau sudah lulus haknya harus diberikan,” tegasnya.

Bahkan, lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan SMA sederajat di 15 kabupaten/kota untuk bisa jemput bola, menyerahkan ijazah pada peserta didik yang telah lulus.

“Kepala dinas sudah mengintruksikan untuk jemput bola. Tapi masih ada kendala juga. Banyak yang belum sidik jari.
Kedua alamat nya banyak yang sudah pindah. Bahkan undangan resmi ke alamat para alumni tersebut sudah dikirim,” terangnya.

Karenanya, dia pun menegaskan bahwa tidak ada istilah penahanan ijazah di seluruh SMA/SMK sederajat di Provinsi Lampung.

“Pak Kadis sudah mengeluarkan surat edaran pada seluruh sekolah untuk tidak ada lagi yang menahan ijazah. Peraturan itu jelas. Berbeda biaya pendidikan dan ijazah. Tapi ada kewajiban siswa membantu pihak sekolah,” jelasnya.(nuansa1)

Editor: Agung Chandra Widi

Related post

DPRD Lampung Panggil Poltekkes, Klarifikasi soal Hilangnya Nama Siswi Lolos Ujian

DPRD Lampung Panggil Poltekkes, Klarifikasi soal Hilangnya Nama Siswi…

https://youtu.be/XoJb0eQQDkM?si=hVQNXAYb3QKyF40r Nuansalampung.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Lampung memanggil pihak Kampus Poli Teknik Kesehatan atau Poltekkes Tanjungkarang. Pemanggilan dalam rangka…
Ketua DPRD Hadiri Penilaian Tahap 2 Penghargaan Pembangunan Daerah

Ketua DPRD Hadiri Penilaian Tahap 2 Penghargaan Pembangunan Daerah

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, memperlihatkan komitmen kuatnya terhadap pembangunan daerah dengan menghadiri acara penilaian tahap 2 Penghargaan Pembangunan Daerah…
Komisi I Siap Dampingi P3K 2020/2021 ke Menpan-RB

Komisi I Siap Dampingi P3K 2020/2021 ke Menpan-RB

Kami Komisi I DPRD Lampung akan dampingi teman-teman guru P3K angkatan 2020/2021, yang sudah mendapatkan penempatan tapi tidak sesuai tempat Honor…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.