Syukron Muchtar Apresiasi Aksi Aliansi Lampung Melawan, Siap Kawal 6 Tuntutan Mahasiswa
- DPRD Lampung
- Februari 23, 2026
- 2 minutes read
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan dan kebijakan publik di Provinsi Lampung.
Dalam orasinya, massa aksi menyuarakan enam tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD sebagai representasi rakyat. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Adapun tuntutan massa aksi tersebut, terdapat 6 poin penting tuntutan yaitu,
• Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama kebijakan negara.
• Mewujudkan pendidikan gratis.
• Menambah anggaran pendidikan.
• Meningkatkan kesejahteraan guru honorer.⇑
• Memindahkan siswa SMA Siger ke sekolah yang memiliki legalitas dengan jaminan beasiswa.
• Mendorong regulasi pajak progresif untuk dialokasikan sebagai anggaran pendidikan.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, yang turun langsung menemui Aliansi Lampung Melawan menyampaikan apresiasinya terhadap mahasiswa yang tetap menyuarakan aspirasi di tengah bulan suci Ramadan. “Saya mengapresiasi mahasiswa yang di tengah puasa rela berpanas-panasan memperjuangkan masa depan pendidikan,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi V yang membidangi pendidikan, Syukron menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi tersebut. “Sebagai anggota Komisi V, saya akan berupaya mengawal aspirasi mahasiswa. Saya juga mengajak kolega di Komisi V untuk sama-sama mengawal aspirasi mahasiswa,” tegasnya.
Ia berharap pihak eksekutif dapat segera menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa. “Saya berharap eksekutif bisa mem-follow up tuntutan dan aspirasi mahasiswa demi perbaikan sistem pendidikan di Lampung,” tambahnya.
Aksi damai tersebut ditutup dengan penandatanganan 6 pernyataan sikap yang dihadiri Ketua DPRD Lampung, Disdikbud Lampung dengan harapan adanya respons konkret dari pemerintah daerah dalam waktu dekat.(*)
