Pemprov Lampung Kawal Inflasi, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Program Bedah Rumah

Nuansalampung.com–Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Upaya tersebut mencakup pengendalian inflasi, optimalisasi penerimaan pajak daerah, serta dukungan terhadap percepatan program bedah rumah pada 2026.

Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang diikuti Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dari Command Center Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (10/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti program bedah rumah yang ditargetkan mencapai 400.000 unit secara nasional pada 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi target 45.000 unit pada tahun sebelumnya.

“Ini angka yang jauh lebih besar dari tahun 2025 yaitu 45.000 unit,” ujar Tito.

Selain program perumahan, pembahasan juga menyoroti sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Integrasi layanan tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan sekaligus mengoptimalkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu sumber pajak daerah.

Rapat juga membahas perkembangan inflasi nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi tahunan turun dari 3,34 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 2,88 persen pada Juli 2026.

Meski demikian, pemerintah tetap diminta mewaspadai sejumlah komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga, antara lain bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras.

Pemprov Lampung menilai koordinasi lintas instansi diperlukan agar pengendalian harga, peningkatan penerimaan daerah, dan pelaksanaan program perumahan dapat berjalan beriringan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (nuansa1)

Editor: Agung Chandra Widi