KPK, ATR/BPN, dan Pemprov Lampung Perkuat Reformasi Tata Kelola Pertanahan

Nuansalampung.com–Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanahan.

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi sinergi pemberantasan korupsi sektor pertanahan di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/7/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran KPK, ATR/BPN, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah perangkat daerah.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, persoalan pertanahan berkaitan erat dengan kepastian hukum, investasi, pendapatan asli daerah, serta pengamanan aset milik pemerintah. Karena itu, pembenahan tata kelola perlu dilakukan secara terpadu.

Ia juga menyoroti masih adanya lahan pertanian yang belum memiliki sertifikat sehingga menyulitkan petani mengakses pembiayaan usaha.

“Kepemilikan sertifikat tanah bukan sekadar memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka akses terhadap pembiayaan usaha,” jelas Mirza.

Selain percepatan sertifikasi tanah, pembahasan juga mencakup integrasi data pertanahan, optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan, serta pengamanan aset pemerintah daerah.

Pemprov Lampung berharap sinergi dengan KPK dan ATR/BPN dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan. Perbaikan sistem pelayanan juga diharapkan membuat proses administrasi lebih transparan, efisien, dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Melalui koordinasi lintas lembaga, tata kelola pertanahan di Lampung diharapkan semakin tertib dan mampu mendukung investasi serta pembangunan daerah. (nuansa1)

Editor: Agung Chandra Widi