Pemprov dan DPRD Lampung Perkuat Akuntabilitas Pertanggungjawaban APBD 2025

Nuansalampung.com– Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD terus membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah selama tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRD untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dan angka-angka tersebut menjadi pijakan kita bersama untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Pemprov Lampung juga menyampaikan bahwa laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian tersebut menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Meski demikian, capaian opini WTP tetap perlu diikuti peningkatan kualitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Setiap belanja daerah diharapkan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan pembangunan.

Melalui pembahasan bersama DPRD, pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti berbagai masukan serta menjadikan evaluasi APBD 2025 sebagai bahan perbaikan pengelolaan keuangan pada tahun berikutnya.(nuansa)

Editor: Agung Chandra Widi